Bagi Bapak dan Ibu yang sering bergelut dengan laporan keuangan pasti sering membuat laporan penggunaan dana BOS. Bentuk laporan ini biasa disebut dengan SPJ. Merupakan singkatan dari Surat Pertanggungjawaban. Yang dibuat untuk melaporkan penggunaan uang yang diterima sekolah.Seringkali Bapak dan Ibu bendahara harus terganggu tugasnya karena repotnya membuat laporan penggunaan dana BOS. Sehingga harus meninggalkan tugas utamanya.Berangkat dari hal itu pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sedang melakukan pengkajian serta perbaikan. Pengkajian serta perbaikan ini terkait Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara.Baca juga : Gaji ASN tahun 2017Hal ini juga didukung pernyataan Presiden Jokowi yang menghendaki SPJ harus dibuat semudah mungkin. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun dapat lebih maksimal.Menpan RB, Asman Abnur membuat target untuk tahun depan sistem SPJ akan disempurnakan serta diperbaiki. Sehingga Bapak dan Ibu bendahara tidak lagi hanya disibukkan dan menghabiskan waktu dengan urusan SPJ.Menurut Menteri, ke depan laporan SPJ harus menggunakan sistem teknologi informasi (TI), dengan menggunakan format yang sama hanya tinggal mengisi data kemudian mengentry. Sesuai dengan arahan Presiden, diharapkan seluruh Kementerian dan Lembaga harus konsentrasi pada hasil bukan pada proses.Mari kita tunggu saja inovasi yang dibuat pemerintah terkait dengan pelaporan keuangan, harapannya sistem yang dibuat pemerintah dapat memudahkan Bapak dan Ibu terutama bendahara dalam bekerja.

Bagi Bapak dan Ibu yang sering bergelut dengan laporan keuangan pasti sering membuat laporan penggunaan dana BOS. Bentuk laporan ini biasa disebut dengan SPJ. Merupakan singkatan dari Surat Pertanggungjawaban. Yang dibuat untuk melaporkan penggunaan uang yang diterima sekolah.

Seringkali Bapak dan Ibu bendahara harus terganggu tugasnya karena repotnya membuat laporan penggunaan dana BOS. Sehingga harus meninggalkan tugas utamanya.

Berangkat dari hal itu pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sedang melakukan pengkajian serta perbaikan. Pengkajian serta perbaikan ini terkait Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara.

Baca juga : Gaji ASN tahun 2017

Hal ini juga didukung pernyataan Presiden Jokowi yang menghendaki SPJ harus dibuat semudah mungkin. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun dapat lebih maksimal.

Menpan RB, Asman Abnur membuat target untuk tahun depan sistem SPJ akan disempurnakan serta diperbaiki. Sehingga Bapak dan Ibu bendahara tidak lagi hanya disibukkan dan menghabiskan waktu dengan urusan SPJ.

Menurut Menteri, ke depan laporan SPJ harus menggunakan sistem teknologi informasi (TI), dengan menggunakan format yang sama hanya tinggal mengisi data kemudian mengentry. Sesuai dengan arahan Presiden, diharapkan seluruh Kementerian dan Lembaga harus konsentrasi pada hasil bukan pada proses.

Mari kita tunggu saja inovasi yang dibuat pemerintah terkait dengan pelaporan keuangan, harapannya sistem yang dibuat pemerintah dapat memudahkan Bapak dan Ibu terutama bendahara dalam bekerja.

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Berdasarkan Permendikbud RI No. 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2015, dana BOS yang diterima tahun 2015 oleh sekolah disesuaikan dengan jenjang sekolah masing-masing, baca : juknis BOS tahun 2015Baca Juga : Juknis BOS Tahun 2016Penjelasan tentang penggunaan dan larangan dalam menggunakan dana BOS di sekolah yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (beradasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah).Dana BOS yang diterima sekolah dapat digunakan untuk membiayai 13 komponen kegiatan-kegiatan berikut :Pengembangan perpustakaanKegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baruKegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didikKegiatan Ulangan dan UjianPembelian bahan-bahan habis pakaiLangganan daya dan jasaPerawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolahPembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga rumpunnews honorer.Pengembangan profesi guruMembantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIPPembiayaan pengelolaan BOSPembelian dan perawatan perangkat komputerBiaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOSDana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:Disimpan dengan maksud dibungakan;Dipinjamkan kepada pihak lain;Membelisoftware/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin;Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;Membangun gedung/ruangan baru;Membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;Menanamkan saham;Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• 
  Tahun 2016 telah dimulai, seperti tahun sebelumnya pada awal tahun ini telah diterbitkan Juknis BOS 2016, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Permendikbud ini memiliki 3 lampiran yaitu Juknis BOS SD dan SMP, Juknis BOS SMA, dan Juknis BOS SMK.Secara umum program BOS SD dan SMP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.Baca Juga : Inovasi SPJ BOS yang diinginkan pemerintahSedangkan program BOS SMA dan SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.Seperti biasa agar dapat dipahami dan dipelajari lebih mendalam tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dapat diunduh melalui link berikut :Permendikbud No 80 Tahun 2015Lampiran I. Juknis BOS SD dan SMPLampiran II. Juknis BOS SMALampiran III. Juknis BOS SMK
• 
  Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS tahun 2015 :KeteranganPajakPPh pasal 21PPh pasal 22PPNPembelian Barang sepertiATK, bahan habis pakai, penggandaan, pembelian bahan-bahan untuk perawatan,desktop, laptop, printer, proyektor, meja, kursi, dll––Jika pembelian ditambah PPN-nya melebihi 1.000.00010% x harga barang setelah pajakPembelian buku pelajaran umum, pelajaran agama, dan kitab suci–––Pembelian buku selain pelajaranumum, pelajaran agama, dan kitab suci––Jika pembelian ditambah PPN-nya melebihi 1.000.00010% x harga barang setelah pajakHonor kegiatan pada :·Penerimaan peserta didik baru·Kesiswaan·Pengembangan profesi guru·Penyusunan laporan BOS·Kegiatan pembelajaran pada SMP terbukaTarif dibagi menurut:Golongan I dan II = 0%Golongan III = 5%Golongan IV = 15%Non PNS = 5%Tarif x honor kegiatan––honorarium guru dan tenaga rumpunnews honorer sekolah yang tidakdibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulananJika honorarium melebihi 2.025.000––honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakankegiatanperawatan atau pemeliharaan sekolahJika rata-rata honor melebihi 200.000perhari–– Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015Baca Juga : Cara menghitung PPN pembelian barang, hasil konsultasi dengan pajak pratama.
• 
  Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Maka muncul dana Bantuan perasional Sekolah (BOS) baik yang berasal dari pemerintah pusat (BOS Nasional) maupun pemerintah daerah (BOS Daerah) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan sejak itu pula khususnya pada jenjang SD sebagian guru mendapatkan tugas tambahan menjadi bendahara pengelolaan dana BOS.Mengingat kemampuan guru Sekolah Dasar (SD) tidak secara spesifik mengelola keuangan karena memang bukan bidangnya, maka sering terjadi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Mulai dari penyusunan perencanaan yang kurang matang, pembelanjaan yang tidak sesuai, kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, sampai dengan kecurigaan rekan guru lain karena kurang transparan dan pemahaman yang tidak sama tentang aturan penggunaan dana BOS.Tugas sebagai bendahara BOS memang tidak mudah, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam pengelolaannya. Perlu adanya keterlibatan seluruh warga sekolah (Guru dan Kepala Sekolah) dan komite sekolah untuk menciptakan pengelolaan yang baik. Tulisan ini muncul untuk membantu sekolah dalam merancang pengelolaan dana BOS secara baik dan benar. Selain itu untuk meningkatkan peran serta warga sekolah dalam pengelolaan dana BOS sehingga menghindarkan dari berbagai prasangka dan pemahaman tentang yang melenceng tentang dana BOS.Ada 3 tahapan utama dalam pengelolaan dana BOS :1. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah2. Pembelanjaan3. Penyusunan LaporanPenyusunan Rencana Penggunaan AnggaranDalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ini perlu diadakan rapat dewan guru untuk memahami terlebih dahulu juknis yang setiap tahunnya selalu ada perubahan. Pemahaman yang sama tentang belanja barang yang bisa didanai dari dana BOS dan yang tidak bisa didanai dari dana BOS. Ini penting dilakukan supaya warga sekolah memahami tentang juknis BOS.Dalam waktu 2 sampai dengan 3 hari seluruh warga sekolah memberikan gagasan penggunaan dana untuk 1 tahun kedepan, mencakup belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Gagasan ini biasanya ditampung sehingga menjadi kerangka RAPBS.Setelah APBS disahkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya setiap warga sekolah mempunyai peran untuk tercapainya semua penggunaan dana. Caranya adalah setiap pembelanjaan dibagi keseluruh warga sekolah sehingga setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap tercapainya penggunaan dana. Kepala sekolah dan bendahara hanya membagi belanja tersebut ke setiap triwulan agar pembelanjaan tidak melebihi dana yang diperoleh.Pembelanjaan Sesuai Pengelolaan Dana BOSSetiap triwulan dana BOS yang cair bisa diambil dibank oleh kepala sekolah ataupun bendahara. Selanjutnya dana dipegang oleh bendahara untuk disalurkan dalam pembelanjaan.Seluruh warga sekolah yang telah memperoleh bagian dalam pembelanjaan sesuai dengan APBS yang telah disyahkan mempunyai kewajiban untuk membelanjakan. Tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi bertanggungjawab sampai dengan bukti pembayaran (bend 26) dan nota secara lengkap.Setelah pembelanjaan dilaksanakan, bendahara menerima bend 26 dan nota untuk disusun menjadi laporan, sedangkan barang akan diterima oleh pengelola inventaris atau pengelola barang.Penyusunan LaporanBendahara dan kepala sekolah menyusun laporan sesuai dengan format yang ada pada juknis BOS yang berlaku. Jika bendahara menyusun dengan runtut setiap bukti pembelanjaan sesuai dengan pembelanjaan diatas maka tugas bendahara hanya tinggal menyusun laporan keuangannya saja yang meliputi buku kas umum (K3), buku pembantu kas (K4), buku pembantu bank (K5), buku pembantu pajak (K6), Realisasi penggunaan Dana (K7), rekapitulasi (K7a), berita acara dan stock opname.Dapatkan : Petunjuk Teknis BOS Tahun 2018Setiap sekolah tentu saja memiliki hambatan tersendiri dalam pengelolaan dana BOS, tetapi yang perlu diingat bahwa tidak semua kebutuhan sekolah bisa didanai dari dana BOS. Sebagai seorang bendahara BOS juga tidak diperbolehkan untuk merekayasa kegiatan yang nantinya akan melanggar aturan yang telah ditetapkan pada juknis.Semoga dengan pengelolaan keuangan yang baik, menjadi langkah awal untuk berani jujur dan bersih terbebas dari korupsi.