Benarkah untuk memperoleh sertifikat pendidik guru harus menempuh PPGJ (Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan) selama 2 semester?Pada tahun 2015, pelaksanaan sertifikasi guru akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. berdasarkan data guru pada sistem NUPTK, masih ada sekitar 500 ribu guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pada umumnya guru-guru tersebut diangkat menjadi guru setelah Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) ditetapkan.Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tersebut akan menggunakan standar beban belajar sesuai Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan, bahwa guru harus meninggalkan kelas/pembelajaran selama 2 semester untuk menempuh beban belajar 36 SKS.Dengan mempertimbangkan bahwa guru dalam jabatan tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengajar selama mengikuti sertifikasi guru, maka pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan mengalami beberapa penyesuaian tanpa mengurangi kualitas lulusan.Penyesuaian yang dimaksud yaitu :Rekognisi pembelajaran lampau (RPL),Durasi workshop/pelatihan di LPTK dimampatkan hingga hanya 16 hari,Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah masing-masing selama 2 (dua) bulan,Ujian akhir dilaksanakan di sekolah.Secara garis besar alur yang harus dilalui guru untuk memperoleh sertifikat pendidik ditahun 2015 adalah sebagai berikut :Guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL(rekognisi pembelajaran lampau). Baca : Tahapan penyusunan dan pengumpulan RPL (rekognisi pembelajaran lampau).Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta workshop di LPTK. Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan.Workshop dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan peer teaching/peer counceling yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas. Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti workshop pada tahun berikutnya.Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antar semester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya. Pelaksanaannya mengacu pada rambu- rambu PKM yang dibahas secara tersendiri. Baca : Pedoman Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.Sumber : Buku 1-pedoman penetapan peserta sertifikasi guru 2015

Benarkah untuk memperoleh sertifikat pendidik guru harus menempuh PPGJ (Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan) selama 2 semester?

Pada tahun 2015, pelaksanaan sertifikasi guru akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. berdasarkan data guru pada sistem NUPTK, masih ada sekitar 500 ribu guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pada umumnya guru-guru tersebut diangkat menjadi guru setelah Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) ditetapkan.

Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tersebut akan menggunakan standar beban belajar sesuai Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan, bahwa guru harus meninggalkan kelas/pembelajaran selama 2 semester untuk menempuh beban belajar 36 SKS.

Dengan mempertimbangkan bahwa guru dalam jabatan tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengajar selama mengikuti sertifikasi guru, maka pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan mengalami beberapa penyesuaian tanpa mengurangi kualitas lulusan.

Penyesuaian yang dimaksud yaitu :

1. Rekognisi pembelajaran lampau (RPL),
2. Durasi workshop/pelatihan di LPTK dimampatkan hingga hanya 16 hari,
3. Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah masing-masing selama 2 (dua) bulan,
4. Ujian akhir dilaksanakan di sekolah.

Secara garis besar alur yang harus dilalui guru untuk memperoleh sertifikat pendidik ditahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.

2. Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).

3. Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL(rekognisi pembelajaran lampau). Baca : Tahapan penyusunan dan pengumpulan RPL (rekognisi pembelajaran lampau).

4. Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta workshop di LPTK. Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan.

5. Workshop dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan peer teaching/peer counceling yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas. Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti workshop pada tahun berikutnya.
6. Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antar semester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya. Pelaksanaannya mengacu pada rambu- rambu PKM yang dibahas secara tersendiri. Baca : Pedoman Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)
7. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.

Sumber : Buku 1-pedoman penetapan peserta sertifikasi guru 2015

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Setelah menjadi topik yang menarik dikalangan abdi negara, apakah dengan bergantinya presiden gaji PNS akan tetap naik dan berapakah persen kenaikannya. Terjawab dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tertanggal 5 Juni 2015.Dengan diterbitkannya PP No 30 Tahun 2015 ini paling tidak telah 10 tahun terakhir ini gaji PNS terus mengalami kenaikan. Kenaikan gaji ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.Berikut ini tabel kenaikan gaji sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2015, klik pada gambar untuk memperbesarBesar kenaikan gaji pokok PNS untuk tahun 2015 ini sebesar kurang lebih 6%, dikatakan kurang lebih karena merupakan hasil pembulatan. Berikut ini perbandingan gaji pokok PNS terendah tiap golongan dengan masa kerja 0 tahun beserta persentase kenaikannya :GolonganPP No. 34 Tahun 2014PP No. 30 Tahun 2015Persentase KenaikanI a1.402.4001.486.5005,997%II a1.816.9001.926.0006,005%III a2.317.6002.456.7006,002%IV a2.735.3002.899.5006,003%Selain PP No 30 Tahun 2015, Pemerintah juga menerbitkan PP No 31 Tahun 2015 tentang kenaikan gaji anggota TNI dan PP No 32 Tahun 2015 tentang kenaikan gaji anggota Polri. Ketiga PP (Peraturan Pemerintah) ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dikutip dari kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (www.setneg.go.id) tanggal 10 Juni 2015.Untuk lebih memahami dan mencermati ketiga Peraturan Pemerintah ini salinannya dapat diunduh melalui link dibawah ini :PP No. 30 Tahun 2015 || PPNo. 31 Tahun 2015 || PP No. 32 Tahun 2015
• 
  Cara mengetahui calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 baik jalur portofolio, PLPG, dan SG PPG dapat dilakukan dengan cara berikut :1. Akses http://sergur.kemdiknas.go.id/pub/index.php2. Terdapat dua pilihan menu, yang pertama untuk mengunduh buku pedoman sertifikasi tahun 2016 dan yang kedua menu daftar calon peserta. Silahkan pilih daftar calon peserta3. Masukkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Bapak dan Ibu. Selanjutnya klik gambar lup atau enter.4. Selanjutnya muncul laman baru yang berisi identitas Bapak dan Ibu disertai dengan status verifikasi, identitas diri, pendidikan terakhir, instansi sekolah, pola sertifikasi, dan nilai UKG yang dilaksanakan pada tahun 2015
• 
  Proses verifikasi data peserta sertifikasi guru tahun 2015 telah dilaksanakan. Calon peserta yang sudah verifikasi dikelompokkan menjadi dua berdasarkan TMT pendidik, yaitu mengikuti PLPG jika TMT Pendidik sebelum tahun 2006, dan mengikuti PPGJ jika TMT Pendidik sesudah tahun 2005.Pelaksanaan PLPG 2015 akan diselenggaran lebih dahulu sebelum pelaksanaan PPGJ. Calon peserta PLPG 2015 adalah kelompok PLPG dan status verifikasi A1 Sudah Disetujui. Tahap persetujuan A1 bagi kelompok PLPG sudah berakhir dan saat ini dalam tahap penentuan LPTK penyelenggara PLPG.Daftar nama peserta sertifikasi guru melalui jalur Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) beserta nomor peserta dapat diakses melalui website resmi sergur. Meskipun masih dalam tahap penentuan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara PLPG, tetapi untuk sebagian besar peserta sudah mendapatkan kode rayon beserta nama LPTK.Berikut langkah-langkah pengecekan nomor peserta sertifikasi dan lokasi PLPG 2015 :Siapkan nomor NUPTKBuka/klik http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/Pilih pencarian pada pojok kanan atas ditandai dengan gambar kaca pembesarKetikkan NUPTK pada kotak lalu tekan enterJika berhasil maka akan muncul keterangan kelompok PLPG, status verifikasi, nomor peserta, dan LPTK. Berikut contoh tampilan layarnya :Jadwal beserta waktu pelaksanaannya akan diinformasikan selanjutnya. Terakhir, untuk mengakses sergur gunakanlah waktu pagi atau malam hari, karena untuk siang hari atau jam-jam sibuk kemungkinan akan sulit untuk diakses.
• 
  Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Gaji PNS 2019 akan mengalami kenaikan sebesar 5%. Kenaikan gaji ini tertuang dalam RAPBN 2019 dan akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Sehingga terhitung mulai 1 Januari 2019, Gaji setiap pegawai negeri sipil diseluruh wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan.Kenaikan gaji PNS terakhir terjadi pada tahun 2015. Kenaikan tersebut ditetapkan dengan PP No. 30 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2019 yang menjadi dasar adalah PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS. Dasar kenaikan biasanya didasarkan pada kebutuhan hidup layak serta penyesuaian terhadap inflasi serta peningkatan kinerja dan beban kerja.Download PP Nomor 15 Tahun 2019Sebelum kita melakukan perbandingan berapa besaran kenaikan, silahkan Bapak dan Ibu Guru dapat mengunduh file PP No. 15 Tahun 2019. Peraturan pemerintah ini berbentuk file PDF yang bisa langsung dicetak.Download PP No. 15 Tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNSBerikut ini lampiran yang menunjukkan daftar gaji setiap golongan dan masa kerja: (klik pada gambar untuk menampilkan pada jendela baru)lampiran PP No. 15 Tahun 2019Perbandingan Gaji PNS 2019 Setelah KenaikanBerdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019, kenaikan gaji rata-rata mengalami kenaikan 5% dari gaji pokok sebelumnya. Kenaikan gaji pokok sebelumnya terjadi pada tahun 2015. Yang didasari dengan PP Nomor 30 Tahun 2015. Sehingga diperoleh gaji pokok baru untuk tahun 2019.Berikut ini perbandingan gaji pokok PNS terendah tiap golongan dengan masa kerja 0 tahun berdasarkan persentase kenaikan 5% :GolonganPP No. 30 Tahun 2015PP No. 15 Tahun 2019Persentase KenaikanI a1.486.5001.560.8005%II a1.926.0002.022.2005%III a2.456.7002.579.4005%IV a2.899.5003.044.3005%Daftar diatas merupakan gaji pokok terendah tiap golongan dengan masa kerja 0 tahun atau PNS baru untuk setiap golongan. Setiap PNS dengan golongan ruang dengan didukung dengan masa kerja akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi pula.Perhitungan di atas belum termasuk berbagai tunjangan yang didapat PNS. Sebagai contoh, seorang PNS Guru mendapatkan tunjangan fungsional, tunjangan beras, sampai dengan sertifikasi yang besarannya sama dengan gaji pokok. Pada contoh perhitungan gaji guru PNS di Indonesia ini memperlihatkan besaran uang dari negara sebagai bentuk perhatian negara kepada guru.Semestinya dengan kenaikan gaji bagi PNS harus dibarengi dengan peningkatan kinerja serta profesionalisme. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.