Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Muhadjir Effendy yang telah menggantikan Anies Baswedan menekankan pada 3 program pemerintah dalam pendidikan.Program utama ini diantaranya adalah pendidikan vokasional, mempercepat penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan pendidikan karakter.Pendidikan karakter yang diperkuat dengan pendidikan vokasional ditekankan pada kemampuan penguasaan keterampilan sehingga lulusan yang dihasilkan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing secara global.Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam penyalurannya mengalami banyak kendala, sepeti karena proses penyaluran yang lambat atau memang belum terdata. Sehingga Kemdikbud membuat kebijakan bahwa setiap anak dari keluarga pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dapat memperoleh KIP. Dan setiap pemegang KIP berhak untuk mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar.Sepeti yang rumpunnews.com kutip dari JPNN (20/8/2016) bahwa Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, setiap anak miskin berusia 6-21 tahun berhak mendapatkan KIP.Cara agar anak yang orang tuanya mempunyai KKS mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar adalah dengan melapor ke sekolah dengan menyertakan surat keterangan. Selanjutnya kepala sekolah memasukkan data anak bersangkutan di dalam Dapodik. Selanjutnya anak yang bersangkutan bisa menikmati dana Program Indonesia Pintar (PIP).Dikutip dari TNP2K bahwa Program Indonesia Pintar melalui KIP ini ditujukan untuk :Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Muhadjir Effendy yang telah menggantikan Anies Baswedan menekankan pada 3 program pemerintah dalam pendidikan.Program utama ini diantaranya adalah pendidikan vokasional, mempercepat penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter yang diperkuat dengan pendidikan vokasional ditekankan pada kemampuan penguasaan keterampilan sehingga lulusan yang dihasilkan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing secara global.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam penyalurannya mengalami banyak kendala, sepeti karena proses penyaluran yang lambat atau memang belum terdata. Sehingga Kemdikbud membuat kebijakan bahwa setiap anak dari keluarga pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dapat memperoleh KIP. Dan setiap pemegang KIP berhak untuk mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar.

Sepeti yang rumpunnews.com kutip dari JPNN (20/8/2016) bahwa Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, setiap anak miskin berusia 6-21 tahun berhak mendapatkan KIP.

Cara agar anak yang orang tuanya mempunyai KKS mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar adalah dengan melapor ke sekolah dengan menyertakan surat keterangan. Selanjutnya kepala sekolah memasukkan data anak bersangkutan di dalam Dapodik. Selanjutnya anak yang bersangkutan bisa menikmati dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Dikutip dari TNP2K bahwa Program Indonesia Pintar melalui KIP ini ditujukan untuk :

1. Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
2. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
3. Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
4. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
5. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Berdasarkan Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Periode Semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 perihal mekanisme proses dan prosedur terbaru di Layanan PADAMU NEGERI periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 mulai 1 Februari 2015 s.d 30 Juni 2015.Registrasi ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi para PTK yang telah sertifikasi guru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. Keaktifan NUPTK/PegID periode semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktifkan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem. PKG periode semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. PKG berlaku wajib bagi semua pendidik dan kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Mengisi Evaluasi diri sekolah (EDS) bagi sekolah dibawah naungan Kemdikbud yang belum melengkapinya di periode semester 1 tahun pelajaran 2014/2015Hasil dari Padamu Negeri akan menjadi acuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penddikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud dalam melaksanakan program pada tahun 2015, yaitu :Program seleksi peserta program pendidikan guru (PPG)Program uji kompetensi guru (UKG)Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)Program penilaian prestasi kerja guru dan kepala sekolahProgram ProDEP kerjasama dengan pemerintah Australia
• 
  Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan langkah-langkah pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2015 di lingkungan Kementerian Agama RI No. Dt.1.1/2/PP.00/116.B/2015 tertanggal 10 Juni 2015. Surat ini ditanda tangani oleh direktur pendidikan madrasah. Kuota peserta sertifikasi khusus guru madrasah pada tahun 2015 adalah 38.673 dengan perincian 28.673 untuk guru mata pelajaran agama dan 10.000 bagi guru mata pelajaran umum.Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 di Kementerian Agama menerapkan pola PLPG sesuai ketentuan UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008 tentan Guru. Dalam surat ini berisikan tentang penjelasan proses penetapan peserta sertifikasi guru hingga pelaksanaan PLPG di lingkungan Kemenag RI disertai dengan penjelasan rinciannya.Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru Kementerian Agama tahun 2015 sebagai berikut :TanggalKegiatan30 April2015Pengambilandata awal dari database Padamu Negeri1 Mei s/d20 Juni 2015Verifikasiberkas calon peserta1 Juni s/d10 Juni 2015Plotingcalon peserta pada LPTK13 Juli s/d15 Juli 2015PenetapanSK peserta sertifikasi guru30 Juli2015UjiKompetensi Awal (UKA)Agustus s/dSeptember 2015Pelaksanaankegiatan PLPG di tingkat LPTK Pelaksanaan ploting calon peserta yang dilaksanakan pada awal bulan Juni 2015 diranking berdasarkan usia, masa kerja dan golongan dengan penjelasan lebih lanjut bahwa guru PNS yang TMT sebelum 1 Januari 2006 wajib disertakan sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2015. Lebih lanjut lagi, soal yang digunakan untuk UKA nantinya berasal dari Pokja sertifikasi guru kementerian agama, dan hasilnya sebagai dasar pengelompokan dalam pelaksanaan PLPG nantinya.Informasi lebih lengkap dapat melalui Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
• 
  Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2015 tentang gaji ketiga belas dalam tahun anggaran 2015 sebagai wujud apresiasi pemerintah atas prestasi dan pengabdian PNS, TNI, dan Polri pada bangsa dan negara.Adapun abdi Negara yang mendapatkan gaji ketiga belas antara lain diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.Besarnya gaji ketiga belas yang diterima para abdi negara sama dengan gaji pada bulan Juni 2015. Sudah semestinya gaji bulan Juni yang dimaksud mengacu pada penetapan gaji sesuai dengan PP No 30 Tahun 2015 yang terbaru karena PP ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015. Untuk mengetahui besaran gaji pokok dapat dibaca pada Penetapan Gaji PNS, TNI, dan Polri.Gaji ketiga belas yang diterimakan kepada PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Bagi penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Dan untuk gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lainnya.Pencairan gaji ketiga belas sesuai dengan pasal 4 dibayarkan pada bulan Juli 2015 dan apabila belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2015, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2015, mundur dari informasi semula yang rencananya akan dibayarkan awal puasa atau pada akhir Juni 2015.Seluruh informasi tentang pencairan gaji ke-13 Tahun 2015 dapat diundur melalui link berikut :Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2015
• 
  Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1436 H yang akan dimulai pertengahan bulan Juni Tahun 2015, khususnya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI dan POLRI yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.Maka dari itu Kemenpan-RB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan.Beberapa penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1436 H sebagai berikut :Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 15.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 14.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.Berikut ini surat edaran resmi yang diterbitkan kemenpan-RB melalui situs resmi :DOWNLOAD SURAT EDARAN MENPAN-RB