Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa Kemdikbud pada tahun 2016 telah menaikkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan melalui insentif dan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan guru honorer lebih dari 100 persen.Dikutip dari laman resmi kemdikbud bahwa pada tahun 2015, anggaran untuk insentif guru honorer sebesar 155 milyar untuk 43 ribu guru. Sedangkan untuk tahun 2016, anggaran untuk insentif guru honorer sebesar 389 milyar untuk 108 ribu guru. Meningkat lebih dari 140 persen.Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan guru honorer pada tahun 2015 sebesar 262 milyar untuk 131 ribu guru, meningkat menjadi 865 milyar untuk 451 ribu guru. Peningkatannya lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2015.Sekilas pandang anggaran insentif guru honorer memang naik lebih dari 140 persen, tetapi penerima insentif juga meningkat tidak kalah banyaknya. Meskipun besaran insentif yang diterima tiap guru honorer mungkin tidak akan berbeda jauh, tetapi paling tidak jumlah guru yang menerima insentif meningkat.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa Kemdikbud pada tahun 2016 telah menaikkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan melalui insentif dan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan guru honorer lebih dari 100 persen.

Dikutip dari laman resmi kemdikbud bahwa pada tahun 2015, anggaran untuk insentif guru honorer sebesar 155 milyar untuk 43 ribu guru. Sedangkan untuk tahun 2016, anggaran untuk insentif guru honorer sebesar 389 milyar untuk 108 ribu guru. Meningkat lebih dari 140 persen.

Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan guru honorer pada tahun 2015 sebesar 262 milyar untuk 131 ribu guru, meningkat menjadi 865 milyar untuk 451 ribu guru. Peningkatannya lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2015.

Sekilas pandang anggaran insentif guru honorer memang naik lebih dari 140 persen, tetapi penerima insentif juga meningkat tidak kalah banyaknya. Meskipun besaran insentif yang diterima tiap guru honorer mungkin tidak akan berbeda jauh, tetapi paling tidak jumlah guru yang menerima insentif meningkat.

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Penjabaran poin yang ke-2 yang terdapat pada penilaian perilaku kerja terdiri dari 6 aspek antara lain :Orientasi PelayananSikap dan perilaku PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.IntegritasKemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.KomitmenKemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golonganDisiplinKesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.KerjasamaKemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dgn rekan sekerja serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.KepemimpinanKemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
• 
  Apakah data NUPTK Bapak dan Ibu Guru maupun tenaga rumpunnews telah benar? Untuk melakukan cek data NUPTK mulai Januari tahun 2016 ini sangat mudah yaitu melalui laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PDSPK memiliki fungsi diantaranya melaksakan validasi dan integrasi data pendidikan dan kebudayaan seperti data sekolah, siswa, guru, kelas, dan ruang kelas, warisan budaya benda maupun tak benda.Berikut ini langkah-langkah untuk mengakses data NUPTK Bapak dan Ibu :Siapkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Bapak dan Ibu.Kunjungi laman PDSPK melalui: http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status jika telah muncul maka tampilannya akan seperti dibawah iniMasukan NUPTK Bapak dan Ibu pada kolom kemudian tekan gambar Lup atau tekan enter.Jika tidak ada kendala jaringan maka data Bapak dan Ibu akan segera muncul.Bagaimana jika data tidak ditemukan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi operator sekolah atau bisa jadi belum memiliki NUPTK. Untuk memperoleh NUPTK Bapak dan Ibu harus melengkapi syarat pengajuan NUPTK yang dapat diunduh melalui link dibawah ini :Syarat dan Ketentuan NUPTKBaca Juga :Mekanisme penerbitan dan penonaktifan NUPTKSemoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.beberapa gambar diatas diambil dari situs resmi PDSPK
• 
  Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) merupakan langkah keenam dalam Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan. Dalam pelaksanaan PKM mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan kemdikbud.Rambu-rambu pelaksanaan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) adalah sebagai berikut:PKM dilaksanakan di sekolah tempat guru bertugas.Beban belajar PKM 14 SKS dengan durasi waktu 2 bulan, dengan ekivalen waktu 10 jam per hari.Supervisi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh guru inti atau pengawas/kepala sekolah yang ditunjuk.Peserta PKM wajib melaksanakan dan membuat laporan PTK/PTBK sesuai dengan format dan waktu yang ditentukan dan disahkan oleh kepala sekolah dan dipublikasikan di perpustakaan/ruang baca sekolah.Uji kinerja dilaksanakan di akhir PKM oleh Asesor LPTK Penyelenggara dan guru inti (supervisor setempat), peserta wajib menyerahkan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK) yang akan dipraktikkan pada saat uji kinerja.Peserta yang belum lulus ujian kinerja, diberikan kesempatan menempuh ujian ulang maksimum 2 (dua) kali.
• 
  Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2015 tentang gaji ketiga belas dalam tahun anggaran 2015 sebagai wujud apresiasi pemerintah atas prestasi dan pengabdian PNS, TNI, dan Polri pada bangsa dan negara.Adapun abdi Negara yang mendapatkan gaji ketiga belas antara lain diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.Besarnya gaji ketiga belas yang diterima para abdi negara sama dengan gaji pada bulan Juni 2015. Sudah semestinya gaji bulan Juni yang dimaksud mengacu pada penetapan gaji sesuai dengan PP No 30 Tahun 2015 yang terbaru karena PP ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015. Untuk mengetahui besaran gaji pokok dapat dibaca pada Penetapan Gaji PNS, TNI, dan Polri.Gaji ketiga belas yang diterimakan kepada PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Bagi penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Dan untuk gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lainnya.Pencairan gaji ketiga belas sesuai dengan pasal 4 dibayarkan pada bulan Juli 2015 dan apabila belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2015, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2015, mundur dari informasi semula yang rencananya akan dibayarkan awal puasa atau pada akhir Juni 2015.Seluruh informasi tentang pencairan gaji ke-13 Tahun 2015 dapat diundur melalui link berikut :Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2015