Pemerintah mengalokasikan dana tunjangan profesi guru menjadi Rp. 70 tirilun di tahun 2015 naik 10 triliun dari tahun sebelumnya.Dari Rp 409 triliun anggaran pendidikan yang diajukan dalam APBN perubahan 2015, sekitar Rp 70 triliun ditujukan untuk tunjangan profesi guru, kemudian Rp 254 triliun atau sekitar 62 persen untuk daerah dan sisanya 32 persen atau sekitar Rp 154 triliun untuk belanja anggaran pusat.“Porsi terbesar memang untuk guru. Kami pikirkan bagaimana dengan alokasi yang besar itu bisa mendorong peningkatan kualitas guru,” ujar Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 13 Januari 2015.Harapan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alokasi yang besar tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas guru di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah mengalokasikan dana tunjangan profesi guru menjadi Rp. 70 tirilun di tahun 2015 naik 10 triliun dari tahun sebelumnya.

Dari Rp 409 triliun anggaran pendidikan yang diajukan dalam APBN perubahan 2015, sekitar Rp 70 triliun ditujukan untuk tunjangan profesi guru, kemudian Rp 254 triliun atau sekitar 62 persen untuk daerah dan sisanya 32 persen atau sekitar Rp 154 triliun untuk belanja anggaran pusat.

“Porsi terbesar memang untuk guru. Kami pikirkan bagaimana dengan alokasi yang besar itu bisa mendorong peningkatan kualitas guru,” ujar Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 13 Januari 2015.

Harapan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alokasi yang besar tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas guru di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, pada tanggal 24 November 2016 mengeluarkan surat edaran nomor : 36762/B.B1.I/GT/2016 yang berkaitan dengan rasio jumlah siswa minimal terhadap guru.Surat ini menindaklanjuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru terkait dengan ketentuan rasio minimal guru terhadap peserta didik.Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1. Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut :TK 15 : 1SD 20 : 1MI 15 : 1SMP 20 : 1MTs 15 : 1SMA 20 : 1MA 15 : 1SMK 15 : 1MAK 12 : 1Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada pasal 17 ayat 1, pembayaran Tunjangan Profesi Guru ketentuannya mengacu pada surat edaran nomor : 36762/B.B1.I/GT/2016, kutipannya sebagai berikut :Ketentuan rasio dalam pasal 17 ayat (1) merupakan perbandingan jumlah peserta didik pada setiap 1 (satu) romobngan belajar dengan 1 (satu) guru yang mengampu rombongan belajar tersebut pada setiap satuan pendidikan.Ketentuan angka 1 di atas, bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dan tidak mempunyai rombongan belajar paralel, tetap dapat dibayarkan tunjangan profesinya.Jika terdapat kelas paralel, maka masing-masing rombel harus memenuhi rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1).Aturan pada angka 1,2 dan 3 diatas, tidak berlaku bagi satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan layanan khusus, oleh karena itu guru pada satuan pendidikan tersebut tetap berhak atas tunjangan profesi.Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui link berikut ini :Surat Edaran No : 36762/B.B1.I/GT/2016Peraturan Pemerintah No : 74 Tahun 2008
• 
  Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015, yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2015. e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi dengan tujuan memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalammengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara.Berdasarkan peraturan tersebut Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) dilaksanakan melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Data PNS yang akan dihimpun melalui e-PUPNS yaitu seluruh informasi PNS memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi.Jadwal pelaksanaan e-PUPNS tahun 2015 :NoKegiatanTanggal1Persiapan pelaksanaan e-PUPNS olehuser admin sistemsampai dengan 31 Agustus 20152Pengisian formulir e-PUPNSSeptember s/d November 20153Proses verifikasiAkhir Desember 2015Sampai dengan informasi ini dibuat (19-06-2015), sesuai dengan jadwal yang tersebut diatas maka e-PUPNS masih dalam persiapan oleh user admin sistem. Sedangkan untuk pengisian formulirnya dilaksanakan paling lambat sampai akhir bulan November 2015.Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional. Akibatnya maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.Prosedur yang harus dilalui setiap PNS dalam proses registrasi e-PUPNS dibahas pada halaman yang berbeda Baca : Proses Registrasi e-PUPNS (Bagian 2)Seperti biasanya, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 dapat diunduh melalui link berikut ini :Perka BKN No 19 Tahun 2015
• 
  Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor SE-19/PB/2015 bahwa terhitung mulai 1 Juli 2015 (besuk), pembayaran gaji menggunakan besaran gaji pokok baru. Gaji pokok baru yang dimaksud sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2015 untuk PNS, PP Nomor 31 Tahun 2015 untuk TNI, dan PP Nomor 32 Tahun 2015 untuk Polri.Baca : Penetapan gaji PNS Tahun 2015Bagi bendahara gaji, apabila dalam pengajuan SPM untuk pembayaran gaji pada bulan Juli 2015 masih menggunakan gaji pokok lama, maka diharuskan pada bulan Agustus 2015 telah menggunakan besaran gaji pokok baru.Selain itu, pembayaran kekurangan gaji atau biasa disebut rapelan kenaikan gaji sebagai dampak dari penyesuaian gaji baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2015 tersebut akan dibayarkan setelah surat perintah pencairan dana (SP2D) gaji induk dengan besaran gaji pokok baru telah diterbitkan. Bisa dimungkinkan pembayaran kekurangan gaji tersebut setelah bulan Juli 2015.Besaran rapelan kenaikan gaji tersebut paling tidak terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015, sebanyak (6 bulan). Rata-rata nilai perbulannya sekitar 100 hingga 300 ribu rupiah dikalikan dengan banyak bulan yang belum menggunakan gaji pokokbaru.Download Surat Edaran No SE-19/PB/2015
• 
  Bukan hal yang baru bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika membahas Taspen. PT Taspen atau yang sering diucapkan cukup dengan taspen adalah badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS.Apalagi bagi Bapak dan Ibu PNS yang sudah mendekati masa pensiun. Maka seringkali penasaran berapa besaran dana tunjangan hari tua dan pensiun yang akan diterima setelah purna tugas (pensiun).Meskipun demikian, banyak PNS yang belum mengetahui cara melihat berapa besar dana pensiun tan tunjangan hari tua yang akan diterima berdasarkan estimasi pangkat dan gaji pokok setiap PNS.Baca Juga : Gaji Guru PNS di IndonesiaCara Mengetahui TaspenUntuk mengetahui kisaran besarnya tunjangan hari tua dari taspen yang akan diterima cukup dengan menggunakan HP android milik Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya?Berikut ini langkah-langkah melihat estimasi dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi PNS :1. Buka aplikasi playstore di HP android Bapak dan Ibu.2. Silahkan masukkan kata taspen pada pencarian, hingga muncul aplikasi MOBILE Taspen dengan keterangan developer-nya dari PT Taspen (Persero). Atau klik disini.Kemudian silahkan lakukan penginstalan terlebih dahulu sampai selesai. Setelah selesai silahkan langsung dibuka.3. Berikut ini tampilan halaman depan aplikasi4. Pilih menu simulasi untuk menghitung kemudian akan muncul 2 pilihan menu seperti gambar berikut, pilih estimasi TMT BUP5. Masukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) Bapak dan Ibu. Kemudian klik CARI, tunggu beberapa saat karena biasanya membutuhkan beberapa waktu untuk mengambil data Bapak dan Ibu dari server.6. Jika data yang Bapak dan Ibu masukkan benar, maka akan muncul tampilan estimasi seperti berikutData yang muncul berupa Nama, Besaran dana Tunjangan Hari Tua, Pensiun. Perhitungan yang muncul berdasarkan estimasi gaji yang diperoleh saat ini.Apabila terdapat perbedaan data karena kenaikan gaji pokok, kenaikan pangkat maupun gaji berkala maka Bapak dan Ibu dapat menghubungi call center untuk perubahan data.Demikianlah cara singkat dan mudah mengetahui estimasi hak pensiun dan tunjangan hari tua bagi Anda PNS di Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, apabila terjadi kendala silahkan tinggalkan komentar Anda dibawah.