Penerimaan siswa baru SMA / PPDB jenjang SMA/SMK untuk calon peserta didik kelas 10 harus memenuhi syarat dan seleksi. Syarat dan cara seleksi telah ditentukan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.Proses PPDB jenjang SMA/SMK dapat dilakukan secara luring (luar jaringan)/offline atau daring (dalam jaringan)/online. Sekolah hanya dapat memilih salah satu cara dan tidak dapat melakukan keduanya. Tetapi sangat diutamakan menggunakan mekanisme daring/online.Berkaitan dengan biaya, bagi sekolah yang berada di daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 tahun maka segala bentuk biaya harus diumumkan secara terbuka.Baca Juga: Seleksi Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMPPersyaratan PPDB jenjang SMA/SMKBerdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pasal 8 terdapat 3 syarat memasuki jenjang SMA/SMK:Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun,Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat,Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (kecuali berasal dari luar negeri),Khusus SMK program keahlian dapat menambahkan syarat tertentu.Usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai domisili.Sesuai dengan pasal 11, persyaratan usia dan memiliki SKHUN tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.Seleksi PPDB Jenjang SMA/SMKBerdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pasal 14 mempertimbangkan kriteriadengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Berikut ini seleksi PPDB jenjang SMA dilanjutkan SMK:1. SMAJarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi,SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat,Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.2. SMKSHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat,Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah,Seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlianBerikut persentase penerimaan peserta didik baru jenjang SMA/SMK:Minimal 90% siswa berdomisili dari radius zona yang telah ditentukan (zonasi)Maksimal 5% dari jalur prestasi yang berdomisili dari luar zonaMaksimal 5% dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.Bagaimana mengetahui pembagian zonasi sekolah? Orang tua dapat menanyakan langsung ke sekolah yang dikehendaki, lebih mudah jika sekolah yang dituju sudah menerapkan cara daring/online. Sekolah sudah memiliki daftar lengkap zona-zona di daerah tersebut.PertanyaanSegala bentuk pertanyaan dapat langsung dikomunikasikan dengan SMA yang akan dituju. Pihak sekolah akan sangat terbuka apabila masyarakat hendak berkunjung ke sekolah berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru.Berikut ini paling tidak yang bisa ditanyakan apabila Bapak dan Ibu orang tua calon siswa baru bila berkunjung ke sekolah:Persyaratan calon siswa baruTanggal, proses seleksi, dan daftar ulangDaya tampung kelas 10Silahkan mengunduh dan membaca secara lengkap panduan lengkap PPDB jenjang SMA/SMK berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Permendikbud ini dapat Anda jadikan dasar apabila sekolah menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

Penerimaan siswa baru SMA / PPDB jenjang SMA/SMK untuk calon peserta didik kelas 10 harus memenuhi syarat dan seleksi. Syarat dan cara seleksi telah ditentukan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Proses PPDB jenjang SMA/SMK dapat dilakukan secara luring (luar jaringan)/offline atau daring (dalam jaringan)/online. Sekolah hanya dapat memilih salah satu cara dan tidak dapat melakukan keduanya. Tetapi sangat diutamakan menggunakan mekanisme daring/online.

Berkaitan dengan biaya, bagi sekolah yang berada di daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 tahun maka segala bentuk biaya harus diumumkan secara terbuka.

Baca Juga: Seleksi Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP

Persyaratan PPDB jenjang SMA/SMK

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pasal 8 terdapat 3 syarat memasuki jenjang SMA/SMK:

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun,
2. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat,
3. Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (kecuali berasal dari luar negeri),
4. Khusus SMK program keahlian dapat menambahkan syarat tertentu.

Usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai domisili.

Sesuai dengan pasal 11, persyaratan usia dan memiliki SKHUN tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Seleksi PPDB Jenjang SMA/SMK

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pasal 14 mempertimbangkan kriteria
dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Berikut ini seleksi PPDB jenjang SMA dilanjutkan SMK:

1. SMA

1. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi,
2. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat,
3. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.

2. SMK

1. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat,
2. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah,
3. Seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian

Berikut persentase penerimaan peserta didik baru jenjang SMA/SMK:

1. Minimal 90% siswa berdomisili dari radius zona yang telah ditentukan (zonasi)
2. Maksimal 5% dari jalur prestasi yang berdomisili dari luar zona
3. Maksimal 5% dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.

Bagaimana mengetahui pembagian zonasi sekolah? Orang tua dapat menanyakan langsung ke sekolah yang dikehendaki, lebih mudah jika sekolah yang dituju sudah menerapkan cara daring/online. Sekolah sudah memiliki daftar lengkap zona-zona di daerah tersebut.

Pertanyaan

Segala bentuk pertanyaan dapat langsung dikomunikasikan dengan SMA yang akan dituju. Pihak sekolah akan sangat terbuka apabila masyarakat hendak berkunjung ke sekolah berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru.

Berikut ini paling tidak yang bisa ditanyakan apabila Bapak dan Ibu orang tua calon siswa baru bila berkunjung ke sekolah:

1. Persyaratan calon siswa baru
2. Tanggal, proses seleksi, dan daftar ulang
3. Daya tampung kelas 10

Silahkan mengunduh dan membaca secara lengkap panduan lengkap PPDB jenjang SMA/SMK berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Permendikbud ini dapat Anda jadikan dasar apabila sekolah menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Terkait berita Seleksi CPNS tahun 2016 yang acap kali beredar di media sosial, Sekretaris Kementerian PANRB menanggapi bahwa hingga saat ini (9/1/16) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyusun jadwal seleksi maupun penerimaan CPNS tahun 2016 yang dikutip dari laman resmi menpan (www.menpan.go.id).Bahkan peringatan ini dipampang jelas dihalaman depan agar menjadi perhatian masyarakat umum.Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan terkait berita rekrutmen CPNS 2016, semua informasi tentang seleksi CPNS yang resmi dan benar akan disampaikan melalui website resmi Kementerian PANRB. Atau dapat menghubungi melalui email [email protected]Kementerian PANRB saat ini tengah mengkaji rasionalisasi PNS untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara. Rasionalisasi dilakukan dengan cara audit organisasi, selanjutnya pemetaan kompetensi, kualiifikasi dan kinerja. Pengadaan PNS baru nantinya dilakukan secara terbatas, secana nasional jumlahnya tidak melebihi PNS yang pensiun. Rencana rasionalisasi ini juga sebagai dasar pertimbangan dalam penerimaan CPNS.
• 
  Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa Kemdikbud pada tahun 2016 telah menaikkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan melalui insentif dan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan guru honorer lebih dari 100 persen.Dikutip dari laman resmi kemdikbud bahwa pada tahun 2015, anggaran untuk insentif guru honorer sebesar 155 milyar untuk 43 ribu guru. Sedangkan untuk tahun 2016, anggaran untuk insentif guru honorer sebesar 389 milyar untuk 108 ribu guru. Meningkat lebih dari 140 persen.Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan guru honorer pada tahun 2015 sebesar 262 milyar untuk 131 ribu guru, meningkat menjadi 865 milyar untuk 451 ribu guru. Peningkatannya lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2015.Sekilas pandang anggaran insentif guru honorer memang naik lebih dari 140 persen, tetapi penerima insentif juga meningkat tidak kalah banyaknya. Meskipun besaran insentif yang diterima tiap guru honorer mungkin tidak akan berbeda jauh, tetapi paling tidak jumlah guru yang menerima insentif meningkat.
• 
  Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan matematika melalui perbaikan kualitas pendidik dan tenaga rumpunnews, pada tahun 2016 ini PPPPTK Matematika yang beralamat di jalan Kaliurang Km. 6, Sambisari, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (klik untuk melihat peta), melaksanakan program terpadu yang meliputi pengembangan kompetensi diri, penguatan daya inovasi, dan pengembangan kompetensi publikasi karya ilmiah.Salah satu bentuk dari program terpadu tersebut adalah Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Two In One dengan pola in-on-in. Adapun kuota untuk diklat ini adalah 160 orang yang terbagi dalam 4 kelas (SD, SMP, SMA, SMK). Biaya diklat berasal dari anggaran PPPPTK Matematika tahun 2016.Rangkaian Kegiatan diantaranya :Kegiatan In Service Learning 1 (IN 1) akan dilaksanakan tanggal 17 s.d. 26 Mei 2016, selama 100 jp (10 hari) di PPPPTK Matematika.On the Job Learning (OJL) tanggal 27 Mei s.d. 4 November 2016, selama 3 sampai dengan 6 bulan di sekolah masing-masing.In Service Learning 2 (IN 2) tanggal 6 s.d. 8 November 2016, 30 jp (3 hari) di PPPPTK Matematika.Kriteria peserta Diklat PKB Two in One sebagai berikut :Guru kelas SD/guru matematika SDGuru matematika SMP/SMA/SMKBelum pernah mengikuti diklat PKB 2 in 1Sanggup mengikuti seluruh rangkaian kegiatan diklat PKB 2 in 1Sanggup mempresentasikan produk/karya ilmiah hasil OJL dalam kegiatan SeNdiMat (Seminar Nasional Pendidikan Matematika) ke-4 tahun 2016 yang direncanakan tanggal 9 s.d. 10 November 2016Aktif di KKG/MGMPInformasi pendaftaran dapat mengunjungi langsung website PPPPTK melalui http://p4tkmatematika.org/ dengan judul Penjaringan Calon Peserta Diklat PKB Two In One Tahun 2016.
• 
  Pada akhir tahun 2015 kemarin Pendataan Ulang PNS (PUPNS) telah ditutup. Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sampai dengan waktu penutupan yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 masih ada PNS yang belum melakukan registrasi e-PUPNS, Padahal resikonya sangat besar yaitu PNS yang belum mendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka dinyatakan tidak bersatatus PNS dan dihapus dari data PNS Nasional di BKN.Data yang diterbitkan BKN menunjukkan PNS yang belum melakukan registrasi e-PUPNS sebanyak 106.036. PNS yang belum menyelesaikan verifikasi pada level 1 maupun level 2 sebanyak 1.630.816. dan PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyampaikan berkas atau dokumen untuk selanjutnya diverifikasi sebanyak 449.057. Daftar nama PNS yang belum melakukan registrasi dalam dilihat melalui portal e-PUPNS.Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN No. K 26-30/V 2-1/99 yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2015 menyatakan bahwa bagi PNS yang belum melakukan registrasi e-PUPNS maka untuk dapat registrasi harus menyampaikan nama-nama PNS yang akan melakukan registrasi susulan dengan pengantar dari Kepala BKD ditujukan kepada Kepala BKN disertai dengan alasan yang jelas. Selanjutnya BKN akan memfasilitasi dengan memberi hak akses jika alasan yang diberikan rasional. Pendaftaran susulan diberi batas sampai dengan 31 Januari 2016.Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan level 2 diberikan kesempatan perpanjangan sampai dengan 31 Januari 2016. Sedangkan bagi PNS yang belum menyampaikan berkas atau dokumen kelengkapan e-PUPNS diberikan kesempatan hingga 17 Januari 2016Surat Edaran Kepala BKN terkait Perpanjangan registrasi e-PUPNS dapat diunduh melalui link berikut ini :Surat Edaran Kepala BKN Lampiran Surat Edaran